Tanjung Perak Belum Juga Move-on Dari Rapor Merah

Tanjung Perak Belum Juga Move-on Dari Rapor Merah

6 Oktober 2023

Tanjung Perak, merupakan salah satu dari 14 pelabuhan yang telah menjadi piloting di aksi tata kelola pelabuhan sejak 2021 lalu. Namun, 2 tahun berlalu, rapor pelabuhan di Surabaya , Jawa Timur ini tak juga menghijau. Hal ini menjadi catatan bagi tim Stranas PK . “Perak sudah 2 tahun mengimplementasikan National Logistic Ecosystem/NLE. Namun dari temuan kami di lapangan, setidaknya ada 3 indikator NLE yang tidak dijalankan dengan baik. Sangat disayangkan karena dalam 2 tahun seharusnya sudah reform dengan baik.”, jelas Febriyatoro, tenaga ahli Stranas PK untuk aksi reformasi tata kelola Pelabuhan dalam kunjungan tim Stranas untuk evaluasi implementasi NLE di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

3 indikator yang menjadi catatan penting untuk segera ditindaklanjuti demi perbaikan pengelolaan di pelabuhan Tanjung Perak adalah pandu tunda oleh Pelindo, pengawasan pengangkutan domestik, dan proses penjaluran hijau oleh Bea Cukai.

Untuk proses pandu temuan Stranas adalah masalah kepatuhan man power Pelindo sebagai pelaksana pandu tunda di Pelabuhan Tanjung Perak. Dimana didapati dari 90 orang , hanya 18 saja yang patuh.”Kami sangat kecewa, kenapa proses pandu tidak sampai selesai dan setengah jalan saja. Hal ini tentu mempengaruhi proses pelayanan dan keselamatan dan bahkan merusak satu siklus sistem phinisi”, tegas Febriyantoro. Sementara Pelindo menerima temuan ini dan berjanji akan melakukan evaluasi serta akan melakukan pertemuan teknis dengan para kapten pandu tunda untuk diberikan arahan, untuk perbaikan proses pandu tunda di pelabuhan Tanjung perak.

Rapor merah juga disumbang dari lemahnya pengawasan dari proses pengangkutan domestik, terutama pengangkutan komoditas CPO. “Temuan kami, kurang pengawasan dari hulu ke hilir di komoditas CPO. Dimana sudah dibongkar dijalan sebelum masuk di Tanjung Perak. Sementara ketika masuk Perak dilaporkan hanya berupa limbah padahal sisa minyak tersebut sudah dikemas sehingga memilliki harga jual di pasaran”, jelas Toro.

Penyumbang nilai merah lainnya adalah penjaluran hijau dalam pemeriksaan dokumen dan barang. Seperti diketahui bahwa terdapat 2 jalur pemeriksaan, yaitu merah dan hijau. Dimana jalur hijau adalah jalur yang bebas pemeriksaan karena dianggap komoditas yang aman. Selain pengawasan yang lebih ketat saat proses pemeriksaan barang, dilakukan pula upaya mengenal para pelaku usaha yang mendapat jalur hijau. ”Kami mendapati ketidaksesuaian barang yang dibawa dokumen yang dilampirkan dalam manifest. Namun tetap lolos karena telah masuk di jalur hijau.Karena barangnya beda-beda dan maam-macam”, jelas Toro. Stranas PK meminta agar dilakukan evaluasi dalam penetapan proses penjaluran hijau dengan melakukan profiling terhadap perusahaan. Dampak dari lemahnya pengawasan di jalur hijau ini adalah potensial lost penerimaan negara.

Rapat evaluasi juga dihadiri pelaku usaha. Stranas ingin mendengar langsung dampak dari reformasi tata kelola pelabuhan yang telah dilakukan. Dari asosiasi pengguna jasa kepelabuhanan mengeluhkan terkadang masih harus datang ke kantor pelayanan ataupun menggunakan telpon dan pesan melalui whatsapp apabila ada dokumen yang kurang.”Sebenarnya kami lebih senang semuanya online bukan tatap muka. Selain lebih transparan juga tidak ada lagi yang menggunakan jasa calo pengurusan, kalau pakai jasa si A lebih cepat dan seterusnya.”, jelas salah satu anggota asosiasi. Keluhan lain adalah sistem phinisi yang kadang eror sehingga tagihan terlambat.

Evaluasi dilanjutkan dengan kunjungan ke lokasi pemeriksaan karantina pertanian yang pada aksi sebelumnya menyumbang nilai merah. Mulai tahun 2023 ini, pemeriksaan telah berada di lokasi khusus di lini 1, yaitu di dalam pelabuhan antara dermaga dan gate, sehingga tidak terlalu jauh dari dermaga. Sementara untuk tarif fumigasi akan dilakukan standarisasi, dimana sebelumnya harga dari penyedia jasa fumigasi beragam.

Kunjungan ke area kerja pelabuhan Tanjung Perak diakhiri dengan evaluasi di TUKS Bogasari. Tenaga ahli Stranas PK kembali mengingatkan TUKS mengenai perizinan agar tidak disalah gunakan seperti temuan sebelumnya;” TUKS artinya hanya melayani kepentingan sendiri bukan untuk yang lain. Karena izinnya berbeda, kami masih sering jumpai di beberapa TUKS yang menyImpang dari perizinanya. Seperti di morowali , ada satu TUKS yang melayani 52 tenant, sementara sebelumnya ada TUKS yang dikelola olah perusahaan lain. Saya harap TUKS di Bogasari benar-benar digunakan untuk kepentingan sendiri”, tegas Febriyantoro. Selain perizina, TUKS Bogasari juga diingatkan untuk masuk sistem inaportnet.