Terobosan Stranas PK untuk Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Terobosan Stranas PK untuk Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

25 September 2024

Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) merupakan jabatan fungsional kategori keahlian. Tugasnya adalah melaksanakan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang meliputi reviu, monitoring, dan evaluasi. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat PPUPD adalah ASN yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan. Jabatan fungsional PPUPD merupakan Aparat Pengawas Internal Pemerintah / APIP selain Jabatan Fungsional Auditor / JFA.

Penguatan peran APIP dalam pengawasan program pembangunan merupakan salah satu aksi yang didorong Stranas PK di periode 2023 -2024. Aksi ini didasari minimnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang berperan sebagai APIP yang menyebabkan rawannya korupsi di tingkat perencanaan, penganggaran, dan implementasi program pemerintah.

Aksi ini dijabarkan kedalam 3 (target) output yang terdiri dari:

a) Pemenuhan SDM APIP di daerah baik JFA maupun JF-PPUPD

b) Terbitnya regulasi tentang APIP KL yang isinya memuat: independensi; jumlah SDM, kompetensi SDM, dan anggaran pengawas

c) Tersedianya modul pembelajaran jarak jauh untuk program sertifikasi JF-PPUPD

Selama ini pelatihan yang dilakukan oleh BPSDM dilakukan secara ofline sehingga membutuhkan waktu yang lama , sementara pemenuhan kuantitas dan lualitas APIP sudah sangat mendesak. Oleh karena itu, Stranas PK melakukan terobosan dengan melakukan pelatihan jarak jauh dengan menggandeng GIZ dalam menyusun modul pembelajaran jarak jauh. Tenaga ahli Stranas PK untuk aksi APIP , Bimo Gunung Abdul Kadir dan Faisal Surya menambahkan agar modul yang sudah ada untuk direview dan kembali disesuaikan dengan kaidah pembelajaran.

Penyusunan modul pembelajaran jarak jauh ini merupakan salah satu target Stranas untuk periode aksi hingga akhir 2024. Selama tiga hari, dari Rabu hingga Jumat, Stranas PK dan GIZ menggelar forum Group Discussion FGD untuk mendapat masukan terkait penyusunan materi diklat ini. Materi diklat yang akan dibuat dalam bentuk modul pembelajaran yaitu:

1. Penyelenggaraan Pengawasan berbasis SIPD RI (e-reviu SIPD RI)

2. Penyelenggaraan Pengawasan berbasis e-audit PBJ

3. Penyelenggaraan Pengawasan berbasis Siswaskeudes

FGD hari pertama di hari rabu yang dipandu oleh tenaga ahli Stranas, Fridolin Berek, adalah mendengar masukan untuk penyusunan modul e-audit Pengadaan Barang dan Jasa/ PBJ dengan menghadirkan narasumber dari LKPP , BPKP, serta Kemendagri. FGD dilanjutkan kamis dan jumat , 26 – 27 September 2024 , dengan agenda penyusunan modul berbasis SIPD RI (e-reviu SIPD RI) dan modul berbasis Siswaskeudes dengan juga mengundang narasumber terkait untuk penyusunan masing-masing modul.