Terungkap! Masih Ada Pemda Yang Belum Pakai SIPD RI di Sulsel

1 Februari 2024

Selepas diresmikan sebagai aplikasi umum yang wajib digunakan oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia pada momen Hakordia 2023 lalu, Stranas PK bersama Kemendagri menggelar roadshow sosialisasi dan bimbingan teknis (bimtek) dari satu daerah ke daerah lainnya. Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menjadi salah satu daerah yang dikunjungi langsung untuk kegiatan tersebut di penghujung Januari ini (30/01).

Bertempat di gedung kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, sosialisasi dan bimtek SIPD RI dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Prov. Sulsel, Andi Muhammad Arsjad. Tenaga ahli Stranas PK Fridolin Berek bertindak sebagai moderator pada kegiatan ini memperkenalkan kembali mengenai aksi-aksi pencegahan korupsi yang dijalankan pada tahun 2023-2024.

Sejumlah pemerintah kabupaten/kota banyak melontarkan pertanyaan teknis yang dialami selama menggunakan SIPD RI sampai dengan hari ini. Mulai dari fitur yang belum dipahami, kesulitan untuk fitur gaji sehingga masih menggunakan sistem manual dan sebagainya.

Namun, yang mengejutkan adalah pertanyaan dari pemerintah kabupaten Enrekang yang masih saja mempertanyakan apakah SIPD RI wajib digunakan atau tidak. Fridolin menegaskan bahwa sejak diresmikan, SIPD RI wajib digunakan oleh seluruh pemerintah daerah tanpa kompromi.

Adapun hingga saat ini masih banyak kendala dan fitur yang belum sempurna, Stranas PK mengajak seluruh pemda untuk bersama-sama memberikan masukan untuk penyempurnaan SIPD RI. Hal itulah yang menjadi salah satu tujuan kegiatan sosialisasi dan bimtek agar mendapatkan masukan langsung dari para pemda selaku penggunanya.

Kabar baik juga diumumkan pada momen ini, dimana modul akuntansi dan pelaporan akan segera muncul dan bisa dimanfaatkan oleh seluruh pemda. Sehingga, siklus pencatatan keuangan pemerintah daerah lengkap terdokumentasi secara sistem mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan hingga evaluasi dan pelaporan. Hal ini tentunya menjadi mimpi besar kita bersama sebagai upaya nyata pencegahan korupsi anggaran.