Ungkap Sosok di Balik Korporasi, Stranas PK Dorong Transparansi Data Beneficial Ownership (BO)

Ungkap Sosok di Balik Korporasi, Stranas PK Dorong Transparansi Data Beneficial Ownership (BO)

16 Februari 2023

"Deklarasi data BO saat ini baru mencapai 38,47% dimana progresnya yang terpantau baru data dari Kementerian ESDM yang sudah terintegrasi dengan data Kemenkumham", jelas Juhanah Tenaga Ahli Stranas PK.

Aksi Beneficial Ownership (BO) merupakan salah satu aksi pencegahan korupsi yang didorong Stranas PK untuk tahun 2023-2024. Kesadaran mengenai pentingnya transparansi data BO dipicu oleh kasus kebocoran data Panama Papers yang fenomenal pada tahun 2016. Bahkan didalamnya terdapat beberapa data yang berasal dari Indonesia!

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia semakin memiliki kesadaran tinggi untuk mendorong transparansi data BO untuk mengungkap sosok 'berpengaruh' di balik sebuah korporasi. Salah satunya dengan terus berupaya untuk memenuhi syarat menjadi anggota FATF, yaitu organisasi antar pemerintah yang didirikan oleh negara-negara G7 yang bertujuan untuk memerangi tindak pidana pencucian uang secara global.

Stranas PK mulai mendorong aksi terkait transparansi BO sejak tahun 2019 dan berlanjut untuk periode tahun 2023-2024. "Deklarasi data BO saat ini baru mencapai 38,47% dimana progresnya yang terpantau baru data dari Kementerian ESDM yang sudah terintegrasi dengan data Kemenkumham", jelas Juhanah Tenaga Ahli Stranas PK saat menjadi narasumber dalam kegiatan Diseminasi Pelaporan Pemilik Manfaat Kanwil Kemenkumham Kepulauan Riau pada Selasa (14/02/23) secara daring.

Selain Stranas PK, turut hadir menjadi narasumber juga adalah Ibu Jeanny dari PPATK dan Bapak Suyanto dari Kanwil DJP Kepri. Pembahasan berkisar mulai dari berbagai kebijakan serta dasar hukum untuk mendorong pengawasan pelaporan pemilik manfaat korporasi.

Pemanfaatan data BO dalam proses perizinan, pengadaan barang dan jasa serta penanganan perkara merupakan salah satu output yang menjadi target pelaksanaan aksi Stranas PK 2023-2024. Notaris pun digadang-gadang menjadi salah satu garda terdepan dalam pelaporan pemilik manfaat korporasi.

Selain itu, ternyata ada beberapa sanksi bagi yang lalai tidak melakukan pelaporan pemilik manfaat korporasi berupa sanksi administratif yang tercantum dalam UU tentang Wajib Daftar Perusahaan, UU tentang Bank Indonesia, UU tentang Yayasan, UU tentang Perseroan Terbatas, UU tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Selain itu, ada juga sanksi pidana yang termuat dalam pasal 242 ayat 1 KUHP. (SA)