Verifikasi Data Realiasasi Aggaran Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Kendal

19 Oktober 2023

Stranas PK mengapresiasi Kabupaten Kendal yang telah mengimplementasikan 4 modul Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. ”Kami apresiasi meskipun masih ada kekurangan disana sini dalam pengoperasian SIPD karena masih terus dalam proses pengembangan. Tapi yang perlu diketahui bahwa SIPD merupakan satu-satunya sistem yang mengintegrasikan keuangan pusat dan daerah dan akan segera dilaunching menjadi aplikasi umum dalam waktu dekat”, jelas Fridolin Berek, tenaga ahli Stranas PK dalam kunjungan ke kabupaten Kendal dalam rangka Verifikasi Data Realisasi Anggaran Pengentasan Kemiskinan Ekstrem sebagai upaya sosialisai aksi ke-6 , yaitu Integrasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan untuk Sinergi Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrim 2023 dan 2024. Dengan diterapkannya SIPD sebagai aplikasi umum artinya semua aplikasi sejenis akan dimatikan dan tidak berfungsi.

Fridolin juga menegaskan bahwa dari 546 pemerintah daerah di Indonesia, hanya 3 daerah saja yang belum mengimplementasikan SIPD, yaitu Memberamo Raya, Kota Surakarta, dan Provinsi Jawa Tengah. Fridolin menggarisbawahi bahwa maksud kunjungan ke Kendal adalah memverivikasi belanja kemiskian ekstrem oleh Kabupaten Kendal. Sementara Yenti Nurhidayat, Tenaga teknis Stranas PK yang menemani Fridolin Berek dalam kunjungan ke Kendal Kamis siang menambahkan bahwa kunjungan bukan dalam rangka investigasi kebocoran anggaran melainkan melakukan evaluasi penganggaran untuk kemiskinan ekstrem, sehingga bila ada kesalahan bisa segera dilakukan perbaikan.

Dari Dashboard SIPD , diketahui bahwa total alokasi belanja kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kendal adalah 247 miliar untuk total 111 sub kegiatan. Kunjungan Stranas ke Kabupaten Kendal adalah untuk memverifikasi ulang tagging sub kegiatan yang dilakukan agar tepat sasaran untuk program kemiskinan ekstrem.

Kepala BPKAD menyambut baik kunjungan Stranas dan menunggu arahan Stranas PK dalam optimalisasi SIPD khususnya untuk tagging kemiskinan ekstrem. Acara yang digelar di kantor BPKAD Kabupaten Kendal ini juga dihadiri oleh inspektorat dan OPD terkait yang secara langsung memverifikasi ulang tagging kemiskinan ekstrem dengan disaksikan tim Stranas.

Seperti diketahui bahwa Salah satu aksi pencegahan korupsi yang terus dikawal Stranas PK sejak tahun 2019 adalah Aksi percepatan pelaksanaan integrasi perencanaan-penganggaran di pusat, di daerah maupun integrasi antara pusat dan daerah hingga tingkat desa. Secara khusus, di tahun 2023-2024, integrasi perencanaan- penganggaran sampai tingkat desa ini diujicobakan menggunakan pendekatan tematik yakni percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE).

Sesuai timeline yang telah disampaikan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemda di awal periode pelaksanaan Aksi PK 2023-2024, maka Tim Stranas PK melaksanakan budget tracking (penelusuran anggaran) sepanjang bulan Oktober-Desember 2023 untuk menilai akuntabilitas kinerja percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem baik pada level pusat maupun daerah. Pada tahap awal pelaksanaan Budget Tracking di 10 provinsi yang menjadi sasaran pemantauan Stranas PK, termasuk Jawa Tengah.

Direktorat Jendral Keuangan Daerah Kemendagri telah menginisiasi rapat koordinasi pada tanggal 25 September 2023 dalam rangka mengumpulkan data realisasi anggaran untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dari bulan Januari-Agustus 2023.