Kemenkomarves Perkuat Komitmen Dukungan Aksi Pencegahan Korupsi Stranas Pk Di Kawasan Pelabuhan
8 April 2021
Bertempat di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Jl. MH. Thamrin No. 8 Jakarta, pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) mengadakan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia - Luhut Binsar Pandjaitan guna membahas komitmen Kemenkomarves dalam kegiatan aksi pencegahan korupsi yang ada di Stranas PK yaitu Peningkatan layanan dan pemangkasan birokrasi tata laksana di Kawasan Pelabuhan. Tim Stranas PK hadir diwakili oleh salah satu Tim Nasionalnya yaitu Bapak Firli Bahuri - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Pahala Nainggolan - Deputi Pencegahan KPK, Herda Helmijaya Kordinator Harian Stranas PK dan Selvi Martiana - Tenaga Ahli Stranas PK.
Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan komitmen dan dukungannya untuk pencegahan korupsi di kawasan pelabuhan dengan mengedepankan digitalisasi dan efisiensi dalam layanan dan tata laksana di kawasan pelabuhan. Aksi pencegahan korupsi yang dilaksanakan Stranas PK di kawasan pelabuhan yang sejalan dengan Inpres 5 Tahun 2020 mengenai peningkatan kinerja logistik nasional, memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional.
"Logistik pelabuhan itu tinggi karena inefisiensi di banyak bisnis prosesnya, jadi harus dipangkas, agar bisa menurunkan biaya (cost), kalau ada yang tidak mau berubah atau melakukan reformasi harus ada sangsi yang diberikan, geser atau ganti saja pejabatnya" tegas Luhut.
Dari data Asosiasi Logistik Indonesia tahun 2020, biaya logistik di Indonesia termasuk tinggi yaitu 26.4% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) dibandingkan dengan negara-negara maju maupun negara ASEAN, tingginya biaya logistik di Indonesia berdampak pada rendahnya peringkat Indonesia di Logistic Performance Index dibandingkan negara lain. Pada hasil Logistic Performance Index (LPI) yang dikeluarkan oleh Worldbank tahun 2018, Indonesia berada di rangking 46 dari 160 negara.
Luhut dalam pertemuan tersebut mengharapkan aksi pencegahan korupsi di kawasan pelabuhan yang dijalankan oleh Stranas PK bekerja sama dengan kemenkomarves dapat menurunkan biaya logistik di pelabuhan sebanyak 5% di tahun 2024 mendatang.
Firli Bahuri , Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi selaku perwakilan Tim Nasional Stranas PK menyambut baik komitmen dan dukungan Kemenkomarves untuk bersama-sama menjalankan aksi pencegahan korupsi di kawasan pelabuhan dengan meningkatkan layanan dan memangkas birokrasi tata laksana di Pelabuhan dengan fokus pada ekspor - impor dan perdagangan dalam negeri.
Aksi Pencegahan Korupsi di kawasan pelabuhan akan difokuskan kepada 8 pelabuhan yang ada di Indonesia yaitu Tanjung Priok - Jakarta, Tanjung Perak - Surabaya, Tanjung Mas - Semarang, Belawan - Medan, Soekarno Hatta - Makassar, Batu Ampar - Batam, Semayang - Balikpapan dan Pelabuhan Merak - Banten.
Aksi pencegahan korupsi reformasi Pelabuhan akan dilaksanakan oleh Stranas PK berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian dan Kemenkomarves dan melibatkan 10 Kementerian sebagai penanggung jawab aksi antara lain Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian dan Kementerian Kesehatan dan akan dilaporkan secara berkala setiap bulannya kemajuan dan hambatan yang dihadapi oleh Stranas PK kepada Kemenkomarves.
***
TENTANG STRANAS PK
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK) adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia.
Stranas PK dibentuk sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No 54 Tahun 2018 yang kemudian diperkuat lagi dengan Surat Keputusan Bersama yang ditanda tangani oleh 5 Kementerian dan Lembaga yang tergabung dalam Tim Nasional Stranas PK yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kantor Staf Presiden, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PAN-RB, dan Kementerian Dalam Negeri.
Upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Stranas PK memiliki 3 fokus utama yaitu Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara dan Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi
Untuk Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Humas Stranas PK
Rizky J. Azuz
stranaspk@kpk.go.id
Instagram: @stranaspk_official
Youtube: StranasPK Official
