Penandatanganan Kerja Sama BUMN-BUMD Sektor Pertambangan dan Pengelolaan Sampah

Penandatanganan Kerja Sama BUMN-BUMD Sektor Pertambangan dan Pengelolaan Sampah

Siaran Pers

Stranas PK - Jakarta, 22 Agustus 2024

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) kembali menginisiasi Kerjasama BUMN BUMD, yaitu dengan penandatanganan perjanjian kerjasama dan penandatanganan kesepakatan bersama di Bulan Agustus 2024, sebagai berikut:

Kerja sama PT. Bukit Asam Tbk dengan BUMD PT. Sriwijaya Mandiri Sumsel Provinsi Sumatera Selatan, untuk jasa pengangkutan batu bara berbasis kereta api.
Kerja sama PT Semen Tonasa dengan Pemerintah Kabupaten Pangkajene Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan, untuk pemanfaatan material RDF (Refuse Derived Fuel).
Kesepakatan Bersama PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk dengan Pemerintah Kabupaten Malang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur untuk pemanfaatan hasil pengolahan sampah.
Kesepakatan Bersama PT. Solusi Bangun Indonesia Tbk dengan Pemerintah Provinsi Aceh, untuk pengelolaan sampah di TPA pada UPTD Balai penanganan sampah regional.
Kesepakatan Bersama PT Solusi Bangun Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat untuk pemanfaatan hasil pengolahan sampah.
Kesepakatan Bersama PT PLN EPI dengan Pemerintah Kota Kendari, Kabupaten Konawe, dan Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, untuk program pengolahan sampah menjadi bahan bakar jumputan padat (BBJP).

Acara yang digelar di Gedung Juang KPK ini juga dihadiri oleh pemerintah daerah yang melalui BUMD-nya telah bekerja sama dengan BUMN, diantaranya adalah pemerintah Kabupaten Halmahera Timur yang telah bekerja sama dengan PT. Aneka Tambang Tbk melalui BUMD Perdana Cipta Mandiri, dengan jasa pekerjaan pengangkutan biji nikel site Pakal senilai Rp440.602.500.000 dan jasa pekerjaan material removal site Pulau Pakal senilai Rp121.618.968.200. Hadir pula, pemerintah Kabupaten Konawe Utara, dimana melalui BUMD Konasara telah bekerja sama dengan PT. Aneka Tambang Tbk untuk jasa pekerjaan material removal tambang asaki site Tepunopaka senilai Rp1.116.000.000.000. Tamu udangan lainnya adalah 7 pemerintah daerah yang telah berhasil menjual produk hasil olahan sampah melalui RDF (Refuse Derived Fuel) kepada PT SIG, 11 pemerintah daerah yang telah menandatangani MOU dengan PT SIG, 4 pemerintah daerah yang produk hasil olahan sampahnya telah dibeli PT PLN EPI, dan 6 pemerintah daerah yang mulai menandatangani kerja sama dengan PT PLN EPI.

Tujuan Penandatanganan Kerjasama BUMN dan BUMD ini antara lain:

Memperoleh komitmen Badan Usaha Milik Negara dalam peningkatan perekonomian lokal (sesuai lokasi BUMN beroperasi);
Memperoleh komitmen Pemerintah Daerah untuk peningkatan perekonomian daerah dan pendapatan asli daerah dengan adanya BUMD;
Meningkatkan kapasitas dan daya saing perusahaan daerah secara keseluruhan sehingga dapat berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional;
Meningkatkan kemandirian BUMD melalui implementasi kerja sama dengan BUMN berkelanjutan;
Pemanfaatan pengelolaan sampah melalui Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP) dan Refuse Derived Fuel (RDF) sebagai co-firing batubara.

Sektor pertambangan dan pengelolaan sampah didorong oleh Stranas PK sebagai peluang kerja sama BUMN BUMD. Di sektor pertambangan, Stranas PK mendorong BUMD untuk bekerja sama dengan BUMN, dengan kondisi disesuaikan menurut kemampuan BUMD masing-masing. Kerja sama bisa dilakukan baik pada core bisnis maupun bisnis pendukung, seperti pengangkutan dan pengelolaan limbah. Dengan melibatkan BUMD pada usaha sektor tambang di daerahnya, pemerintah daerah tidak hanya diam sebagai penonton tanpa menikmati hasil sumber daya alamnya. Namun, diharapkan peran BUMD dalam usaha pertambangan BUMN, tidak hanya sekedar menjadi penerima pasif sub-kontrak pekerjaan. BUMD diharapkan mampu meningkatkan kompetensi dan kapabilitasnya untuk bekerja sama dengan BUMN, baik melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia maupun kualitas tata kelolanya.

Sementara pengolahan sampah juga didorong Stranas PK sebagai peluang kerja sama yang bisa dilakukan BUMN dan BUMD, mengingat krusialnya masalah sampah hampir di seluruh daerah di Indonesia. Kondisi pengolahan sampah di berbagai Kabupaten/Kota di Indonesia belum tertangani secara keseluruhan dengan baik sehingga akan berakhir dengan pembakaran sampah terbuka, dikubur ataupun dibuang bebas yang akan bermuara ke laut.

Pemerintah telah menerbitkan Perpres 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Pemerintah juga telah memasukkan proyek infrastruktur energi asal sampah dalam Perpres Nomor 56 Tahun 2018 sebagai pelaksanaan proyek strategis nasional. Namun, hasil kajian KPK Tahun 2019, menemukan bahwa implementasi kebijakan pengolahan sampah menjadi energi tidak berjalan dengan baik. Proyek PLTSa di beberapa daerah yang diamanatkan dalam Perpres 35 Tahun 2018 sangat lambat progres dan realisasinya.

KPK telah merekomendasikan untuk merevisi Perpres 35 Tahun 2018 serta membuka alternatif lain agar tidak terbatas pada PLTSa. Salah satu opsinya adalah pengolahan sampah menjadi Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP) sebagai co-firing batubara di PLTU maupun melalui Refuse Derived Fuel (RDF) sebagai co-firing batubara pada industri semen dan industri lainnya. Stranas PK telah memetakan beberapa daerah yang berpotensi bekerja sama dengan PT. PLN (Persero) dan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.

Acara yang dibuka oleh pimpinan KPK ini, sekaligus merupakan pelaksanaan output ke-4 dari aksi Penguatan Pengawasan Badan Usaha Pemerintah (BUMN BUMD), yaitu kolaborasi BUMN-BUMD. Aksi ini didasari pada belum optimalnya proses pengawasan terhadap badan usaha pemerintah, baik BUMN maupun BUMD. Selain penandatanganan perjanjian kerjasama, acara ini juga diisi dengan arahan dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri BUMN berupa ajakan agar lebih banyak kerja sama BUMN-BUMD di seluruh daerah di Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Kepala Daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Salah satu tujuan pendirian BUMD adalah memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memperoleh laba dan/atau keuntungan. Namun, kontribusi BUMD dalam peningkatan perekonomian daerah belum sepenuhnya berjalan optimal. BUMD yang seharusnya menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum bisa menjadikan suatu daerah mandiri secara fiskal. Selain dari tingkat kemandirian fiskal daerah, kontribusi BUMD dalam peningkatan perekonomian daerah juga ditunjukkan melalui perbandingan total aset dengan laba yang dihasilkan. Namun, berdasarkan rapat koordinasi nasional keuangan daerah tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Kemendagri, didapati bahwa perbandingan laba terhadap asset hanya sekitar 3,05 persen. Sementara pengawasan terhadap BUMD juga belum optimal yang berujung merugi dan menimbulkan celah praktik korupsi. Sebagai upaya pencegahan korupsi, pada periode aksi 2023-2024, Stranas PK kembali mendorong aksi untuk memperkuat pengawasan badan usaha pemerintah mulai perizinan, dasar regulasi kolaborasi BUMN BUMD, dan penerapan manajemen resiko.

Tentang Stranas PK

Stranas PK diberi mandat oleh Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi agar dapat dilaksanakan dengan lebih terfokus, terukur dan berdampak. Terdapat total 114 instansi pelaksana aksi yang terdiri dari 60 kementerian & lembaga, 34 Pemerintah Provinsi dan 20 Pemerintah Kabupaten/Kota yang diberi mandat melaksanakan 3 fokus seperti diamanatkan dalam Perpres 54 Tahun 2018 (Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara, Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi) kedalam 15 Aksi Pencegahan Korupsi/Aksi PK 2023-2024. Aksi Penguatan Pengawasan Badan Usaha Pemerintah (BUMN BUMD) merupakan salah satu aksi di fokus ke-3, yaitu fokus penegakan hukum dan reformasi birokrasi.