Rilis Jaga Pelabuhan Stranas PK
2 Februari 2023
Mengawali tahun 2023 ini, kolaborasi Stranas PK dan Jaga.ID semakin dimantapkan dengan mengundang seluruh Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) di pelabuhan yang mejadi pilot pelaksanaan aksi pencegahan korupsi 2021-2022 lalu dan stakeholder penyedia jasa di pelabuhan.
Stakeholder pelabuhan ini diundang untuk bersama-sama berkomitmen dalam mengawal kanal keluhan Jaga Pelabuhan di Jaga.ID. Tujuannya, agar keluhan pengguna jasa pelabuhan terkait tindakan yang diindikasikan sebagai tindakan korupsi, seperti pungutan liar dapat segera dilaporkan oleh pengguna jasa serta ditindaklanjuti oleh pihak terkait.
JAGA.ID atau Jaringan Pencegahan Korupsi Indonesia adalah portal milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mendorong partisipasi, akuntabilitas, respon, dan transparansi dari pemerintah dan masyarakat. Bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia , 9 Desember 2022 lalu, KPK meluncurkan kanal keluhan Jaga Pelabuhan sebagai media bagi masyarakat dan pengguna jasa kepelabuhanan untuk menyampaikan adanya indikasi perilaku koruptif di layanan pelabuhan. Kanal tersebut terintegrasi dengan seluruh stakeholders pelabuhan sehingga memudahkan untuk tindak lanjut, monitoring, serta supervisi atas penyelesaian keluhan sektor pelabuhan yang masuk. Dengan adanya kanal keluhan Jaga Pelabuhan ini diharapkan setiap pengguna layanan pelabuhan mendapatkan pelayanan yang baik karena tidak adanya perilaku koruptif. Selain itu, Jaga Pelabuhan juga mendorong setiap pihak yang berperilaku koruptif di sektor pelabuhan mendapatkan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kanal keluhan Jaga Pelabuhan ini terhubung dengan portal Lembaga Nasional Single Window atau dikenal dengan LNSW. Lembaga milik kementerian keuangan Republik Indonesia ini adalah lembaga yang mengelola INSW atau Indonesia Nasional Single Window. INSW adalah sistem yang menangani dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain yang terkait dengan ekspor dan/ atau import secara elektronik.
INSW diterapkan di seluruh output dari 4 output Aksi Reformasi Pelabuhan Stranas PK 2023 – 2024. Di aksi pencegahan korupsi tahun 2021 -2022 lalu, INSW juga didorong di 2 output, yaitu output ke-3, implementasi National Logistic Ecosystem (NLE) dan output ke-4 , yaitu penerapan sistem layanan. Kedua output tersebut merupakan bagian dari 5 output dari aksi pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di Kawasan pelabuhan di tahun 2022 lalu.
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementrian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia. Bertempat di Gedung KPK untuk menyelaraskan strategi pencegahan yang ada di KPK, Stranas PK berada dibawah Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK selaku Koordinator Pelaksana Stranas PK. Dibantu 2 koordinator harian dan tim professional yang ahli di bidangnya masing-masing, Stranas PK merumuskan aksi pencegahan korupsi yang terfokus, terukur, dan berdampak bersama 5 kementrian dan lembaga negara : Komisi Pemberantasan Korupsi, Bappenas, Mendagri, Kementrian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kantor Sekretariat Negara.
