Stranas PK Gandeng Kemenkes, BPOM dan LNSW Untuk Cegah Fraud Ekspor Impor Komoditas Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi

Stranas PK Gandeng Kemenkes, BPOM dan LNSW Untuk Cegah Fraud Ekspor Impor Komoditas Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi

SIARAN PERS, 25 September 2024

Peredaran dan penyalahgunaan bahan-bahan narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi (NPP) ilegal tak hanya menjadi permasalahan yang mengkhawatirkan di Indonesia, namun telah menjadi fokus perhatian berbagai negara di dunia. Para pelaku kejahatan sindikat narkoba internasional kini semakin lihai mencari celah dengan mengimpor prekursor atau bahan kimia sebagai bahan baku pembuatan narkotika dengan memanipulasi dokumen. Oleh karena itulah, Stranas PK mengawal penguatan dan pengawasan ekspor impor komoditas NPP untuk mencegah terjadinya fraud dan kebocoran dari jalur legal ke jalur ilegal.

Pada acara Bincang Stranas PK yang disiarkan secara live streaming melalui kanal YouTube StranasPK Official pada Rabu pagi (25/09/24), Koordinator Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi (Setnas PK) yang juga merupakan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan menyampaikan sambutan dan apresiasinya mewakili Stranas PK kepada LNSW, Kemenkes dan BPOM yang telah berkolaborasi dalam membangun platform digital SSm Perizinan untuk komoditas NPP.

“Stranas PK mendorong aksi penguatan tata kelola ekspor impor karena menilai bahwa tata niaga impor bermasalah semenjak dari penetapan kuota impor yang tidak transparan sehingga akan mengundang tindakan korupsi dalam bentuk suap dan gratifikasi. Masalah selanjutnya bergulir di urusan penetapan penerima kuota hingga perizinan impor yang berbelit-belit karena berurusan dengan banyak Kementerian/Lembaga. Stranas PK menjadikan narkotika, psikotropika dan prekursir sebagai objek perbaikan tata niaga ekspor impor. Kabar baiknya, Stranas PK sudah mendorong penerapan SSm (Single Submission) Perizinan untuk 1 periode fiscal, jadi cukup satu kali pengajuan dan akan langsung terkoneksi dan terintegrasi dengan Kementerian/Lembaga terkait.” tegas Pahala.

Turut hadir memberikan Key Note Speech pada acara bertajuk Digitalisasi Untuk Cegah Fraud Ekspor Impor Komoditas Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi hari ini diantaranya adalah Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar.

Wamenkes menyampaikan kutipan dari Wakil Presiden RI pertama Muhammad Hatta bahwa tidak ada harta pusaka yang lebih berharga dari kejujuran. “SSm Perizinan akan membawa dampak positif bagi masyarakat, pelaku usaha serta pemerintah. Diantaranya meningkatkan efisiensi proses ekspor impor, menyederhanakan proses perizinan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas serta mencegah korupsi dalam proses perizinan.” jelas Dante.

Sementara Kepala BPOM menegaskan, “Forum ini sangat baik untuk memperkuat sinergi pengawasan yang lebih efektif terhadap peredaran dan pemanfaatan NPP agar tidak melenceng dari tata kelola yang resmi sekaligus sebagai upaya pencegahan korupsi.”

Sesi Talkshow Digitalisasi Untuk Cegah Fraud Ekspor Impor Komoditas Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi

Pembahasan terkait isu penguatan dan pengawasan proses ekspor impor komoditas NPP semakin seru dengan menghadirkan sejumlah narasumber diantaranya Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian Kemenkes Dita Novianti Sugandhi Argadiredja, Direktur bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif BPOM Rita Endang, Kepala Lembaga Nasional Single Window Oza Olavia, Penyidik Direktorat Psikotropika dan Prekursor Deputi bidang Pemberantasan BNN Trah Hidayat Djati dan Komite bidang PBF Bahan Baku GP Farmasi Yafet I. Purwanta.

Alur pengajuan perizinan komoditas NPP dipaparkan dengan singkat, padat dan jelas oleh Ibu Oza Olavia selaku Kepala BPOM yang menekankan kepada interkoneksi dan integrasi sistem yang memudahkan alur perizinan antar Kementerian/Lembaga. Sementara Ibu Dita Novianti dari Kemenkes, memaparkan terkait implementasi SSm Perizinan untuk Komoditas NPP dan pemanfaatannya di masa mendatang.

Isu terkait implementasi Analisa Hasil Pengawasan (AHP) pada integrasi SSm Perizinan NPP dan dampaknya terhadap transparasi dan akuntabilitas perizinan disampaikan dan dibahas tuntas oleh Ibu Rita Endang dari BPOM. Sementara, Bapak Trah Hidayat Djati menjelaskan terkait penerapan SSm Perizinan Komoditas NPP dan kontribusinya pada penanganan perkara narkoba.

Sebagai perwakilan dari pelaku usaha, Bapak Yafet dari GP Farmasi mengapresiasi penerapan SSm Perizinan NPP, namun juga memberikan usulan agar memberikan insentif kepada para pelaku usaha yang selama ini sudah mengikuti alur sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku.

Harapannya, dengan telah diterapkannya SSm Perizinan untuk komoditas NPP, Stranas PK berharap upaya ini bisa menjadi salah satu dorongan untuk perbaikan tata kelola ekspor impor NPP dan bisa dimanfaatkan lebih luas untuk pengawasan dan penegakan hokum terkait kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba.