Tim Nasional Pencegahan Korupsi Tegaskan Komitmen Pencegahan Korupsi melalui Penandatanganan SKB 2025-2026

Tim Nasional Pencegahan Korupsi Tegaskan Komitmen Pencegahan Korupsi melalui Penandatanganan SKB 2025-2026

14 Februari 2025

Jakarta, 12 Februari 2025 – Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) kembali memperkuat komitmennya dalam upaya pencegahan korupsi dengan menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) Pencegahan Korupsi 2025-2026. Aksi 2025-2026 melibatkan 67 ekementerian/lembaga dan 34 pemerintah provinsi. Kementerian / lembaga yang menghadiri acara secara langsung adalah Kementerian Pertanian sebagai perwakilan fokus 1 (Perizinan dan Tata Niaga). Sementara fokus 2 (Keuangan Negara) diwakili oleh Kementerian Agraria Tata ruang/ Badan Pertanahan Nasional. Dan Kepolisian Republik Indonesia mewakili Fokus 3 (Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi). Sementara 64 kementerian lembaga dan 34 pemerintah provinsi menghadiri acara secara daring.

Penandatanganan SKB ini merupakan tindak lanjut dari peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi yang dilakukan Timnas PK bertepatan dengan Hari Antikorupsi Sedunia, Desember 2024. Sebagai wujud implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Timnas PK terdiri dari lima kementerian/lembaga, yakni:

Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kantor Staf Presiden
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai koordinator Timnas PK

Kelima pimpinan kementerian/lembaga tersebut melakukan penandatanganan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Rabu pagi. Acara dilanjutkan dengan penyerahan komitmen aksi kepada perwakilan kementerian dan lembaga, serta dihadiri oleh dua Menteri Koordinator yang memiliki aksi strategis sesuai dengan prioritas nasional, seperti ketahanan pangan dan program makan siang bergizi gratis.

Ruang Lingkup dan Fokus Aksi Pencegahan Korupsi 2025-2026

Dasar dan arah penyusunan aksi ini telah mempertimbangkan 3 hal pokok. Pertama, memanfaatkan instrument digitalisasi dalam kerangka SPBE (Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik) yang memudahkan dan mempercepat pelayanan masyarakat sekaligus menjadikan layanan publik transparan, terawasi dan akuntabel. Kedua, menyasar pada peningkatan penerimaan negara, Ketiga, yang tak kalah penting adalah memastikan sasaran-sasaran pada Asta Cita Presiden Prabowo khususnya asta cita ke 7 yakni “Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba” terakomodasi di dalam Aksi Pencegahan Korupsi 2025-2026

SKB ini memuat 15 aksi strategis, yang disusun dan dikoordinasikan oleh Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di bawah Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK.

Tiga fokus utama sesuai Perpres 54/2018 adalah:

Perizinan dan Tata Niaga
Keuangan Negara
Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi

Sebagian besar aksi ini merupakan pengembangan dari program sebelumnya (2023-2024), dengan beberapa ekspansi strategis, antara lain:

· Penyelesaian tumpang tindih lahan melalui Kebijakan Satu Peta tetap menjadi prioritas, dengan fokus pada penyelesaian pembayaran denda bagi perusahaan sawit dan tambang di kawasan hutan sesuai ketentuan Pasal 110A dan 110B UU Cipta Kerja. Sementara itu, Stranas PK juga memperluas aksi dengan mendorong kebijakan insentif untuk mengendalikan alih fungsi lahan sawah guna menjaga ketahanan pangan nasional. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan lahan pertanian yang berkelanjutan dalam menunjang program ketahanan pangan nasional. Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah ditetapkan sebagai proyek percontohan dalam implementasi kebijakan ini, mengingat peran strategisnya sebagai daerah penghasil padi terbesar di Indonesia.

· Reformasi tata kelola logistik nasional (perluasan dari aksi tata kelola pelabuhan), termasuk implementasi manifest domestik untuk meningkatkan tracking dan tracing komoditas, mencegah disparitas harga serta kelangkaan akibat penimbunan barang.

Optimalisasi penerimaan negara, yang kini tidak hanya berfokus pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor minerba, tetapi juga pajak di sektor kelapa sawit dan cukai rokok.
Penguatan sistem perpajakan, termasuk penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam transaksi pembelian emas dan valuta asing untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Satu aksi baru yang diperkenalkan dalam periode ini adalah Perbaikan Sistem Penanganan Perkara Pajak, yang akan menghasilkan pedoman penanganan perkara pajak serta digitalisasi putusan perkara pajak agar lebih transparan dan dapat diakses publik.

Daftar 15 Aksi Pencegahan Korupsi 2025-2026

Fokus 1: Perizinan dan Tata Niaga

Pengendalian alih fungsi lahan sawah dan penyelesaian tumpang tindih izin di kawasan hutan
Penguatan tata kelola impor
Penguatan integritas pelaku usaha
Reformasi tata kelola logistik nasional
Digitalisasi layanan publik

Fokus 2: Keuangan Negara

Perbaikan kualitas belanja pemerintah melalui optimalisasi pemanfaatan SIPD RI
Pencegahan korupsi dalam pengadaan barang & jasa (PBJ)
Optimalisasi penerimaan negara (pajak dan non-pajak)
Pencegahan korupsi berbasis NIK
Penyelamatan aset negara
Penguatan integritas partai politik

Fokus 3: Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi

Penguatan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)
Perbaikan sistem penanganan perkara pajak
Penguatan sistem penanganan perkara pidana dan benturan kepentingan
Peningkatan kerja sama BUMN dan BUMD

Melalui SKB ini, Timnas PK menegaskan komitmennya dalam menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel di berbagai sektor. Dengan keterlibatan aktif kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, diharapkan strategi pencegahan korupsi ini dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.