Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi

Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi

Sesuai peraturan yang digariskan pada Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018, Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi (Setnas PK) harus berkedudukan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi.

Setnas PK beranggotakan 2 (dua) orang Koordinator Harian, 15 (lima belas) orang Tenaga Ahli, dan 28 (dua puluh delapan) orang Tim Teknis yang mewakili 5 (lima) anggota Timnas PK, serta 4 (empat) orang tenaga administrasi. Setnas PK bertugas untuk membantu Timnas PK dalam memastikan pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK) yang menjadi tanggung jawab kementerian/lembaga /Pemda berjalan sesuai target yang disepakati.

Setnas PK memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi dan pembahasan dengan unit kerja teknis pada masing-masing K/L/D sebagai pelaksana aksi. Tempat pelaksanaannya dilakukan di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tempat kedudukan Setnas PK atau dilaksanakan di masing-masing K/L/D. Mekanisme pendampingan dilakukan melalui rapat koordinasi formal dan non-formal antara tenaga ahli Setnas PK dan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah sebagai penanganggung jawab aksi. Pelaksanaan Aksi PK juga bekerja sama dan berkoordinasi dengan unit kerja KPK seperti Litbang, Dikyanmas, PJKAKI, Korwil, dan PINDA.