Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Adalah Koentji

Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Adalah Koentji

3 April 2023

“Sekjen dan Irjen seperti tangan kanan dan tangan kiri. Ada yang nge-gas dan nge-rem”, tambah Pahala.

Koordinator Pelaksana Stranas PK, Pahala Nainggolan menegaskan kembali peran inspektorat dalam pencegahan korupsi. Aksi penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sudah ada sejak 2017 lalu. Mengingat pentingnya peran APIP, aksi penguatan APIP kembali masuk dalam aksi pencegahan korupsi 2023-2024, “Setidaknya ada 4 syarat, yaitu indepedensi, jumlah, anggaran, dan kompetensi APIP,“ tegas Pahala. Urusan penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia sangat luas. Hal ini membuka peluang terjadinya penyimpangan. Kuantitas dan kualitas SDM menjadi area rawan korupsi di tingkat perencanaan, penganggaran, dan implementasi program. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik pengawasan oleh lembaga pengawasan ekternal pemerintah meupun lembaga pengawasan internal pemerintah itu sendiri, yang dikenal dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Koordinator Pelaksana Stranas PK, Pahala Nainggolan juga kembali mengingatkan seluruh inspektorat dari kementerian dan lembaga pelaksana aksi yang diundang pada hari Senin pagi (3/4) untuk berani mengawal jalannya aksi pencegahan yang sudah disepakati bersama. Acara Senin pagi merupakan lanjutan dari rangkaian acara peluncuran aksi 20 Desember 2022 lalu yang diikuti dengan penandatanganan logframe yang dilakukan oleh sekjen masing-masing kementerian dan lembaga pelaksana aksi selama 3 hari berturut-turut, dari tanggal 8 hingga 10 Maret lalu, “Sekjen dan Irjen seperti tangan kanan dan tangan kiri. Ada yang nge-gas dan nge-rem”, tambah Pahala. Hal ini diungkapkan dalam Rapat koordinasi Strategi Nasional, Pencegahan Korupsi Penguatan Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Pengawas Internal Kementerian/Lembaga Pelaksana Aksi Pencegahan Korupsi 2023 – 2024 yang digelar oleh salah satu anggota Timnas PK, yaitu Kantor Staf Presiden, di Gedung Krida Bhakti, Senin pagi.

Seperti diketahui, sesuai amanat Perpres nomer 54 Tahun 2018, dalam rangka menyelenggarakan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, dibentuk Tim Nasional Pencegahan Korupsi yang selanjutnya disebut Timnas PK, yang terdiri atas Kemendagri, KemenPANRB, Bappenas, KSP, dan KPK.

Kepala Staf Kepresidenan, selaku tuan rumah acara menekankan pentingnya Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) agar lebih berani dalam melakukan pengawasan dan menegakkan aturan di jajaran birokrasi. Sikap tegas tersebut, bukan hanya semata tentang kasus korupsi yang terjadi akhir-akhir ini, tapi juga karena turunnya Indeks Persepsi Korupsi ke level yang sama seperti tahun 2014. “Situasi sekarang ini tidak baik-baik saja. Ini alarm, jangan sampai kita meninggalkan legacy berupa penurunan indeks persepsi korupsi. Saya minta inspektur lebih galak dan bertaji. Melalui tangan anda, tegakkan wibawa dan aturan,” tegas Moeldoko. Moeldoko juga menambahkan bahwa seluruh APIP baik di pusat maupun daerah harus memilik sense of urgency dalam pencegahan korupsi. Terlebih pemerintah saat ini sedang menjadi sorotan publik terkait mencuatnya kasus korupsi oknum Aparatur Sipil Negara dan Aparat Penegak Hukum. “Jika ada kejanggalan terkait perilaku ASN yang sumber kekayaannya tidak dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan, kita harus waspada. Bahkan, jika pimpinan kita melakukan maneuver yang berisiko, kita harus ingatkan sebelum terjadi OTT atau penegakan hukum,” pesan Moeldoko. Moeldoko juga menekankan pentingnya penguatan sistem pencegahan korupsi dalam Stranas PK 2023-2024, sehingga pencegahan korupsi lebih fokus, terukur, dan berdampak.

Aksi Penguatan Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam Pengawasan Program Pembangunan adalah aksi ke-12 dari 15 aksi Stranas PK 2023-2024. Aksi ini masuk dalam fokus 3, yaitu Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi. Seperti diamanatkan dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa fokus Stranas PK meliputi :

Perizinan dan tata niaga
Keuangan negara
Penegakan hukum dan reformasi birokrasi

Fokus Stranas PK dijabarkan dalam Aksi PK, yang untuk periode 2023 – 2024 dijabarkan dalam 15 Aksi PK.